Rabu, 16 November 2016
Pengertian dan Ruang Lingkup Studi
Kebijakan Dakwah
Kebijakan ialah pedoman untuk
bertindak. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau
tidak melakukan (public policy is whatever goverenments choose to do or not to
do). Kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan olehpemerintah
keika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.
Lingkup kebijakan publik sangat
luas, karena mencakup berbagai seltor atau bidang pembangunan, seperti
kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi,
pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu, kebijakan publik dari hirarkinya,
kebijakan publik bersifat nasional, regional, maupun local, seperti
Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah propnsi, peraturan
pemerintah kabupaten atau Kota, dan keputusan Bupati atau Walikota.
Studi kebijakan publik memiliki tiga
manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan
profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik.
Obyek kajian, dan keterkaitannya
studi kebijakan dakwah
Kebijakan itu pada hakikatnya
merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian ia
mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis
lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber
pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan,
dan diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam system politik.
Kebijakan publik lebih merupakan
tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada
sekadar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak,
asal-asalan, dan serba kebetulan.
Kerangka Analisis Kebijakan Dakwah
Perumusan Masalah : Memberikan informasi mengenai
kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting : Memberikan informasi
mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternative
kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi kebijakan : Memberikan
informasi menegenai manfaat bersi dari setiap alternatf, dan merekomendasikan
alternative kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring kebijakan : Memberikan informasi mengenai konsekuensi
sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk
kendala-kendalanya
Evaluasi kebijakan : membeikan informasi mengenai kinerja
atau hasil dari suatu kebijakaan.
Unsur-unsur Kebijakan dakwah dan
identifikasi masing-masing unsur
- Masalah publik (Public Issue); merupakan isu sentral yang akan diselesaikan dengan sebuah kebijakan. Seperti disampaikan di depan, kebijakan selalu diformulasikan untuk mengatasi ataupun mencegah timbulnya masalah, khususnya masalah yang bersifat isu publik. Masalah disebut sebagai isu publik manakala masalah itu menjadi keprihatinan (Concern) masyarakat luas dan mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas.Nilai
- Kebijakan (Value); setiap kebijakan selalu mengandung nilai tertentu dan juga bertujuan untuk menciptakan tatanilai baru atau norma baru dalam organisasi. Seringkali nilai yang ada di masyarakat atau anggota organisasi berbeda dengan nilai yang ada di pemerintah. Oleh karena itu perlu partisipasi dan komunikasi yang intens pada saat merumuskan kebijakan.
- Siklus Kebijakan; proses penetapan kebijakan sebenarnya adalah sebuah proses yang siklis dan bersifat kontinum, yang terdiri atas tiga tahap: (1) perumusan kebijakan (Policy Formulation), (2) penerapan kebijakan (Policy Implementation), dan (3) evaluasi kebijakan (Policy Review). Ketiga tahap atau proses dalam siklus tersebut saling berhubungan dan saling tergantung, kompleks serta tidak linear, yang ketiganya disebut sebagai Policy Analysis.
- Pendekatan dalam Kebijakan; pada setiap tahap siklus kebijakan perlu disertai dengan penerapan pendekatan (Approaches) yang sesuai. Pada tahap formulasi, pendekatan yang banyak dipergunakan adalah pendekatan normatif, valuatif, prediktif ataupun empirik. Pada tahap implementasi banyak menggunakan pendekatan struktural (organisasional) ataupun pendekatan manajerial. Sedangkan tahap evaluasi menggunakan pendekatan yang sama dengan tahap formulasi. Pemilihan pendekatan yang digunakan sangat menentukan tingkat efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan.
- Konsekuensi Kebijakan; pada setiap penerapan kebijakan perlu dicermati akibat yang dapat ditimbulkan. Dalam memantau hasil kebijakan kita harus membedakan dua jenis akibat; luaran (Output) dan dampak (Impact). Apapun bentuk dan isi kebijakan pada umumnya akan memberikan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan. Tingkat intensitas konsekuensi akan berbeda antara satu kebijakan dengan yang lain, juga dapat berbeda berdasar dimensi tempat dan waktu. Konsekuensi lain yang juga perlu diperhatikan adalah timbulnya resistensi (penolakan) dan perilaku negatif.
Referensi
Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke
Penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.. 2012. Paragonataman
Jaya : Jakarta.
Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori, dan aplikasi. 2005. Pustaka
Pelajar : Yogyaakarta.
